Bissu dan Datu Calabai: Ketika Gender Bukan Penghalang Kekuasaan di Soppeng
Kurru sumange’ kepada para pembaca sekalian. Semoga kabar baik selalu menemani keseharian kita, di mana pun Anda berada.
Beberapa waktu lalu, kita sempat berbincang tentang kisah luar biasa dari Soppeng—tentang bagaimana tanah ini pernah dipimpin oleh seorang Datu Calabai. Tulisan itu memantik banyak diskusi hangat di antara kita, dan saya sangat bersyukur atas perhatian serta apresiasi yang Anda berikan.
Namun, kisah tersebut sering kali menyisakan satu pertanyaan besar di benak kita: bagaimana mungkin sebuah kerajaan Bugis kuno, yang sarat dengan nilai-nilai adat, bisa begitu terbuka menerima seorang pemimpin dengan identitas gender yang tidak biasa?
Untuk memahaminya, kita harus melangkah sedikit lebih dalam ke masa lalu, menemui para penjaga spiritual tanah Bugis: para Bissu.
Di masa modern, kita mungkin terbiasa melihat dunia secara biner—hanya ada laki-laki dan perempuan. Namun, leluhur kita di Sulawesi Selatan memiliki kearifan yang jauh lebih luas dalam memandang manusia dan perannya di semesta.
Masyarakat Bugis klasik mengenal lima status gender. Selain oroane (laki-laki) dan makkunrai (perempuan), ada pula calabai (orang dengan tubuh laki-laki yang berperan sebagai perempuan), calalai (orang dengan tubuh perempuan yang berperan sebagai laki-laki), dan puncaknya adalah Bissu.
Bissu sering dipandang sebagai perpaduan unsur maskulin dan feminin yang melebur menjadi satu. Karena berada di tengah-tengah, mereka dipercaya memiliki kedekatan spiritual yang istimewa dengan para dewa (Dewata Seuwae).
Di sinilah letak keunikan struktur kekuasaan Bugis kuno. Legitimasi seorang Datu atau penguasa tidak semata-mata diukur dari garis keturunan atau kekuatan fisik, melainkan dari restu langit dan keselarasan adat.
Para Bissu memegang peranan krusial sebagai penasihat spiritual kerajaan, pelaksana ritual pelantikan raja, hingga penjaga benda-benda pusaka (arahuang).
Ketika seorang calabai menunjukkan kecakapan memimpin, kebijaksanaan yang mendalam, dan penghormatan yang tinggi pada adat, masyarakat Bugis tidak melihat identitas gendernya sebagai cacat atau penghalang. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai bagian dari tatanan kosmis yang sah dan direstui oleh para Bissu.
Kekuasaan di tanah Bugis sejati adalah tentang keadilan, kejujuran (adecengeng), dan kemampuan mengayomi rakyat. Gender, pada akhir-akhirnya, berada di bawah payung besar nilai-nilai kemanusiaan dan kepemimpinan itu sendiri.
Merenungkan kembali sejarah ini membuat saya sadar betapa dewasanya cara berpikir leluhur kita di masa lalu. Mereka mampu menempatkan manusia berdasarkan nilai kontribusinya bagi masyarakat luas, bukan sekadar pelabelan fisik semata.
Sebuah kearifan lokal yang rasanya masih sangat relevan untuk kita renungkan di masa kini.
Salam hangat dari tanah Bugis, Andi Zulkifli.
👇 Jika Anda menikmati penelusuran sejarah dan silsilah Bugis seperti ini, mari bergabung dengan lingkaran pembaca kami. Berlanggananlah melalui tombol di bawah ini agar kita bisa terus merawat ingatan leluhur bersama-sama.